MATABLITAR.COM – Peringatan puncak Hari Lahir (Harlah) ke-66 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Blitar dijadikan ruang konsolidasi gerakan melalui agenda Eco-Movement Camp, dengan menghadirkan langsung warga terdampak limbah peternakan ayam di Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Kegiatan yang digelar pada Sabtu-Minggu, 25-26 April 2026 di Areal PT Sinergi Gula Nusantara MKSO Tebu – Kebun Doho (HGU Ngusri) Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dikemas dalam bentuk diskusi terbuka ini menjadi panggung suara bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup di tengah bau menyengat dari limbah peternakan akibat aktivitas dari CV. Bumi Indah.

Dalam forum tersebut, warga menyampaikan keluhan secara langsung mulai dari gangguan kesehatan, aktivitas harian yang terganggu, hingga keresahan sosial yang semakin meningkat.

Salah satu warga terdampak mengungkapkan bahwa bau limbah bukan lagi persoalan musiman, melainkan telah menjadi masalah menahun yang tidak kunjung terselesaikan. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, aroma menyengat disebut semakin pekat hingga membuat warga kesulitan beraktivitas normal di dalam rumah.

Ketegangan sosial di Ngaringan pun mulai terasa. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, warga telah melayangkan protes hingga ancaman aksi pembongkaran paksa jika tidak ada solusi konkret dari pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan limbah peternakan telah memasuki fase krisis yang membutuhkan penanganan serius dan cepat.

Menanggapi hal tersebut, PC PMII Blitar melalui forum Eco-Movement Camp menegaskan sikapnya untuk tidak tinggal diam. Diskusi ini tidak hanya forum dengar pendapat, melainkan langkah awal membangun basis advokasi berbasis data dan realitas lapangan.

Ketua PC PMII Blitar, M. Riski Fadila dalam forum tersebut menyampaikan bahwa organisasi akan mengawal isu ini hingga tuntas. PMII berkomitmen melakukan pendataan langsung, mengkaji aspek hukum dan lingkungan, serta mendorong keterlibatan pemerintah daerah agar tidak abai terhadap penderitaan warga.

“Ini bukan hanya soal bau, tapi soal hak hidup layak masyarakat. Negara tidak boleh kalah dengan kepentingan industri,” tegasnya.

Lebih jauh, PMII juga membuka kemungkinan eskalasi gerakan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah maupun pihak perusahaan.

Opsi aksi massa hingga advokasi kebijakan disebut sebagai bagian dari strategi perjuangan untuk memastikan persoalan ini tidak berhenti di ruang diskusi.

Dalam forum tersebut, turut disoroti lemahnya pengawasan terhadap operasional peternakan, khususnya dalam pengelolaan limbah. Warga dan peserta diskusi menilai bahwa persoalan ini tidak akan berulang jika ada transparansi serta ketegasan dalam penegakan regulasi lingkungan.

Eco-Movement Camp yang digelar dalam rangka Harlah ke-66 ini menjadi penegas arah gerakan PMII Blitar bahwa peringatan hari lahir bukan hanya nostalgia sejarah, tetapi momentum untuk turun langsung menjawab persoalan riil masyarakat.

Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah. Apakah akan segera mengambil langkah konkret, atau membiarkan persoalan ini berkembang menjadi gelombang perlawanan yang lebih besar dari warga Ngaringan dan elemen gerakan di Blitar Raya. (At/red)