MATABLITAR.COM – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PC PMII Blitar kembali menghadirkan ruang dialektika bagi kader perempuan melalui forum diskusi KOPRI TALK. Mengusung tema “Menguatkan Perspektif Feminisme dan Kepemimpinan dalam Gerakan KOPRI”.
kegiatan tersebut digelar pada Minggu (28/6/2026) di Graha Pendopo Islam Nusantara Lantai 2, Sekretariat PC PMII Blitar, Sekardangan, Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
Forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan intelektual bagi kader-kader KOPRI dalam membaca kembali posisi perempuan di tengah dinamika organisasi, kehidupan sosial, hingga ruang-ruang pengambilan keputusan.
Di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, isu feminisme dan kepemimpinan perempuan dinilai semakin relevan untuk terus didiskusikan, khususnya di lingkungan gerakan mahasiswa.
Ketua KOPRI PC PMII Blitar, Laila Mufidah, S.Pd., saat membuka kegiatan menegaskan bahwa KOPRI harus terus menjadi ruang kaderisasi yang mampu melahirkan perempuan-perempuan berdaya, kritis, serta siap mengambil peran strategis di tengah masyarakat.
Menurutnya, perspektif feminisme perlu dipahami secara utuh dan tidak disederhanakan sebagai pertentangan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, feminisme merupakan kesadaran untuk melawan berbagai bentuk ketimpangan serta menghadirkan ruang yang lebih adil bagi semua.
“KOPRI harus menjadi ruang tumbuh bagi perempuan untuk menyadari potensi dirinya. Feminisme yang kita perjuangkan bukan soal pertentangan gender, melainkan perjuangan menghadirkan kesetaraan, keadilan, dan keberanian mengambil peran strategis dalam masyarakat,” ujar Laila.
Setelah pembukaan, forum dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Hinayu Diniatul Fahma, S.Kom, mantan Ketua KOPRI PC PMII Blitar periode 2022–2023 yang hadir sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Fahma mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak stigma yang membatasi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin, baik di lingkungan organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurutnya, tantangan terbesar kader perempuan bukan hanya mendapatkan akses menuju ruang kepemimpinan, tetapi juga keberanian untuk mengklaim ruang tersebut.
Ia menjelaskan bahwa feminisme sejatinya merupakan kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang kerap menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Oleh karena itu, kader KOPRI dituntut tidak hanya aktif dalam aktivitas organisasi, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan ketidakadilan gender yang masih terjadi.
“Masih banyak perempuan yang sebenarnya memiliki kapasitas, tetapi ragu melangkah karena tekanan budaya dan stereotip sosial. Di sinilah KOPRI hadir untuk membangun keberanian, kepercayaan diri, sekaligus kesadaran intelektual kader perempuan,” jelas Fahma.
Lebih lanjut, Fahma menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak cukup diukur dari banyaknya keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi. Yang jauh lebih penting adalah kualitas kepemimpinan, kapasitas intelektual, serta kemampuan menghadirkan perubahan yang nyata.
“Perempuan jangan hanya hadir sebagai pelengkap struktur. Kader KOPRI harus siap menjadi pengambil keputusan, perumus gagasan, dan motor perubahan. Kepemimpinan perempuan harus mampu melahirkan gerakan yang progresif sekaligus transformatif,” tambahnya.
Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Peserta yang berasal dari berbagai komisariat dan rayon PMII di Kabupaten Blitar aktif mengajukan pertanyaan seputar tantangan perempuan di organisasi, budaya patriarki, hingga strategi membangun kepemimpinan yang inklusif, partisipatif, dan berdaya.
Melalui penyelenggaraan KOPRI TALK, KOPRI PC PMII Blitar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat gerakan perempuan yang berlandaskan intelektualitas, kaderisasi, serta keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan sosial.
Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa gerakan perempuan di tubuh PMII terus berkembang sebagai bagian dari upaya membangun kader-kader perempuan yang tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menghadirkan perubahan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. (At/red)
Tinggalkan Balasan