MATABLITAR.COM – Sebanyak 126 SDM PPPK PSNK Kementerian Sosial RI Kabupaten Blitar mengikuti rapat koordinasi yang digelar di Balai Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Selasa (23/6/2026).
Pertemuan ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan peran pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung pelayanan sosial di daerah.
Rapat koordinasi tersebut diisi dengan sejumlah sambutan dari jajaran pemerintah kecamatan, Dinas Sosial Kabupaten Blitar, hingga Ketua Tim Kabupaten (KatimKab) PKH Blitar.
Agenda juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang membahas berbagai persoalan lapangan, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat.
Camat Binangun, Edy Setiono, S.Sos., M.M., dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun kerja sama yang solid antara pendamping PKH dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa di wilayah masing-masing.
Ia juga menyampaikan bahwa Kecamatan Binangun telah menyiapkan fasilitas sekretariat di Kantor Kecamatan Binangun yang dapat dimanfaatkan oleh SDM PPPK Kemensos RI atau pendamping PKH sebagai sarana koordinasi dan pelayanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Drs. Mikhael Hankam Indoro, M.Si., mengapresiasi pelaksanaan Ground Check PBI Tahap II Tahun 2026 yang telah dilakukan oleh SDM PKH Kabupaten Blitar. Meski demikian, ia menilai hasil yang dicapai masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan.
Dalam arahannya, Mikhael juga melakukan evaluasi terhadap pendamping yang dinilai kurang serius dalam menjalankan tugas ground check.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya peran pendamping PKH dalam melaporkan dan mendampingi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di masyarakat. Menurutnya, warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak boleh terlewat dari perhatian pemerintah.
“SDM PKH harus memiliki respons yang cepat terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat, bahkan lebih cepat dibandingkan informasi yang beredar di media sosial,” demikian penekanan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Sejalan dengan itu, KatimKab PKH Blitar, Mahbub Al Faraby, mengimbau seluruh SDM PKH untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kinerja dalam menjalankan tugas pendampingan.
Ia juga menyoroti pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) agar dapat berjalan lebih optimal dan memberi dampak nyata bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dalam kesempatan itu, Mahbub turut mensosialisasikan program Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu program strategis pemerintah.
Ia juga menekankan pentingnya respons cepat dalam menangani berbagai kasus sosial di masyarakat, termasuk kasus warga miskin yang belum menerima bantuan sosial sebagaimana pengaduan yangan terjadi di Kecamatan Selorejo belum lama ini.
Tak hanya itu, Mahbub mengingatkan seluruh SDM PKH agar memahami dan melaksanakan hasil sosialisasi terkait anti korupsi, pengendalian gratifikasi, serta penegakan disiplin pegawai yang sebelumnya telah disampaikan melalui kegiatan Zoom Meeting.
Pada sesi tanya jawab, sejumlah peserta menyampaikan berbagai masukan dan persoalan yang dihadapi di lapangan.
Salah satu isu yang mengemuka adalah penyaluran bantuan sosial bagi KPM berkebutuhan khusus, terutama mereka yang mengalami kendala saat mengambil kartu karena faktor usia lanjut, sakit berat, maupun gangguan kejiwaan (ODGJ). Peserta menilai perlu ada mekanisme khusus agar bantuan tetap bisa diterima oleh pihak yang berhak.
Masukan lain yang disampaikan adalah perlunya peningkatan kualitas pelayanan dari pihak Bank BNI dalam mendukung penyaluran program bantuan sosial, khususnya pada aspek kecepatan dan kemudahan layanan bagi KPM.
Rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya penguatan integritas dan kinerja SDM PKH, koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah kecamatan dan desa, serta percepatan penanganan persoalan sosial di masyarakat.
Selain itu, pemutakhiran data kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian utama agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. (Bin/red)
Tinggalkan Balasan